Isnaini, Muhammad (2022) KEWENANGAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN WANASABA. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

	Text Abstrak.pdf Download (186kB)
	Text Muhammad Isnaini.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Setiap pelayanan publik harus memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk menjamin hak-hak konstitusional warganegara dan kejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan wanasaba dan bagaimanakah kewenangan dan prinsip penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan wanasaba. Sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Normatif Empriris yakni dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, adapun tehnik memperoleh data dengan melakukan studi pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi serta dengan penyebaran angket Adapun hasil penelitian nya adalah bahwa dalam pembentukan UPT Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan wanasaba berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2017, tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 11 tahun 2019. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok timur dan Adapun prinsip dari penyelenggaraan nya adalah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuaten Lombok Timur Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi Dasar hukum, Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/tarip serta Pengelolaan Pengaduan

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, prinsip penyelenggaraan, administrasi Kependudukan
Subjects:	Hukum > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited:	27 Jan 2023 20:08
Last Modified:	27 Jan 2023 20:08
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2016

Actions (login required)

View Item