Wulandari, Sintiya Karina (2023) PERAN PEMERHATI LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT AMDAL (STUDI KASUS WALHI NTB). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

	Text Abstrak.pdf Download (65kB)
	Text Sintiya Karina Wulandari.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Konsep Perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menggunakan pendekatan berbasis izin yang diubah menjadi standar penerapan dan berbasis resiko dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Batasan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) hanya masyarakat yang diminta langsung dari setiap rencana usaha atau kegiatan yang dimohonkan AMDAL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyusunan AMDAL dan eksistensi Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB) sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Normatif-Empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat peraturan-undangan yang ada dihubungkan dengan praktek nya di lapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Mekanisme penyusunan AMDAL dalam Undang- Undang Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan yang ada di Undang-undang PPLH. Eksistensi WALHI NTB sebagai pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL tetap ada walaupun keikutsertaannya dalam penyusunan AMDAL tidak dicantumkan secara eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pemerintah tidak boleh menghilangkan hak bagi masyarakat umum dan pemerhati lingkungan untuk menjalankan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan dan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perizinan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, AMDAL, WALHI
Subjects:	Hukum > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited:	30 Oct 2023 06:33
Last Modified:	30 Oct 2023 06:33
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2160

Actions (login required)

View Item