Anwar, Asipuddin (2018) KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN DAN MEMBERHENTIKAN PEJABAT DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

Text Abstrak.pdf Download (119kB)

Abstract

Penelitian ini bertuajuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Kepala Daerah didalam mengatur tata urusan pemerintahannya serta sejauh mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai payung hukum dari Kepala Daerah untuk melakukan mutasi kepegawaian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif yang dikaji dari pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, Doktrin serta pendapat para ahli sehingga penelitian ini tidak memerlukan study kasus. Kepala daerah adalah seorang penguasa wilayah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur tata urusan pemerintahan di tingkat daerah, selain itu juga kepala daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban untuk dipertanggung jawabkan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam setiap tahunnya. Karna itu meski Kepala Daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya di Internal dan Eksternal pemerintahannya demi untuk mencapai kemajuan daerah yang di pimpinya. Mutasi Pejabat Daerah yang kadang menjadi agenda tahunan pemerintah daerah bukanlah suatu hal yang tidak punya tujuan tertentu di kalangan birokrat Pejabat Daerah, namun yang pasti hal semacam ini mempunyai aturan tersendiri yang tidak lepas dari sitem prosedural mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN) daerah dalam melaksanakan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Organisasi Perangkat Dearah (OPD) yang sekaligus sebagai pembinan di tingkat daerah. Kepemimpinan yang diemban selama melaksanakan tugas sebagai kepala daerah bukanlah suatu hal yang ringan namun manakala melekatnya suatu amanah kepemimpinan saat itu pulalah melekat padanya tanggung jawab untuk memajukan daerahnya, maka seorang kepala daerah bekerja keras dengan menjalin kerjasama baik itu di internal/lingkup pemerintahan maupun eksternal/diluar pemerintahannya demi tercapainya masyarakat yang adil makmur secara keseluruhan dan terakomodirnya potensi-potensi daerah dalam kaitannya dengan kemajuan pembangunan di segala sektor. Kekuasaan yang diamanahkan oleh undang-undang terhadap setiap penguasa khususnya Kepala Daerah merupakan suatu hal yang wajar karna melihat tanggung jawab yang sangat berat baik itu terhadap Wilayah maupun Masyarakat yang ada didalamnya tidak boleh luput dari pengawasan seorang kepala daerah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Hukum > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited:	09 Nov 2023 05:43
Last Modified:	09 Nov 2023 05:43
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2216

Actions (login required)

View Item