TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG ADVOKAT MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PENYITAAN DOKUMEN DENGAN KLIEN

Jayadi, Kusman (2018) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG ADVOKAT MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PENYITAAN DOKUMEN DENGAN KLIEN. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

[img] Text
Ringkasan.pdf

Download (9kB)

Abstract

Negara menjamin agar setiap orang dapat memiliki dan menikmati hakhaknya dengan aman dan semua orang berhak mendapatkan jaminan hukum sebagai hak asasinya. Dalam rangka itu negara dan kehidupannya harus didasarkan atas hukum seperti yang dituangkan dalam konstitusi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain dalam negara segala lembaga dan tindakannya harus legal (asas legalitas). Namun legalitas saja belum cukup karena tegaknya hukum harus berarti tegaknya hukum yang adil atau tegaknya keadilan. Adanya pengakuan dan perlindungan martabat serta hak asasi manusia. Keadilan inilah yang harus dijamin oleh negara dengan undang-undang, lembagalembaga, pejabat-pejabat serta aparaturnya. Eksistensi Advokat (Pengacara / Pembela) terhadap Tersangka, Terdakwa, dan Saksi, posisinya berada pada setiap pemeriksaan perkara pidana, dari mulai penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pengadilan, sampai kepada penjatuhan hukuman. Khusus di dalam tingkat penyidikan, Advokat bersifat pasif dalam artian hanya melihat dan mendengarkan saja (within sight and within hearing). Pada tingkat Penyidikan, Penyidik dibekali dengan kewenangan sebagaimana yang terdapat di dalam Hak Penyidik Pasal 38, 39, 42 dan 43 KUHAP jo Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 untuk melakukan penyitaan terhadap dokumen milik Tersangka, di sisi lain juga, seorang Advokat berhak untuk melindungi hak-hak dokumen milik Tersangka agar tidak di sita, hal ini sebagai amanat dari ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. um.Terjadinya tumpang tindih antara hak advokat untuk mempertahankan berkas dan dokumen kliennya sesuai dengan Undang-Undang Advokat Pasal 19 ayat (2) dengan hak penyidik terhadap penyitaan berkas dan dokumen milik tersangka sesuai dengan Pasal 1 butir (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Advokat, Penyitaan Dokumen, KUHAP
Subjects: Hukum > Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited: 13 Nov 2023 02:36
Last Modified: 13 Nov 2023 02:36
URI: http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2240

Actions (login required)

View Item View Item