Ronayadi, Ronayadi (2018) KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

Text Ringkasan.pdf Download (31kB)

Abstract

Pemerintah Desa. Pada hakikatnya, BPD sebagai Kanal (Penyambung) an aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa. Hal itu berarti BPD menjadi penyeimbang (Checks and balances) bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek yang mendukung dalam masyarakat desa diantaranya aspek yuridis, sosiologis, politik, ekonomi. Adapun tujuan pembentukan BPD adalah sebagai wahana perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dalam rangka memperkokoh penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara rinci Peraturan Daerah tersebut telah mengatur tentang pembentukan dan pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD). Implikasi pemilihan anggota BPD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara garis besar ada 2 hal, yaitu : Pertama, berkaitan dengan kontrol atau pengawasan terhadap dinamika pembangunan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa. Kedua, pembentukan dan pemilihan anggota BPD secara prinsip menjadi wahana bagi pendidikan politik yang paling konkret terhadap masyarakat desa, sehingga proses pendidikan dan penyadaran tentang pengertian dan makna demokrasi bagi masyarakat desa dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat desa.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintahan. Desa, BPD
Subjects:	Hukum > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited:	13 Nov 2023 03:01
Last Modified:	13 Nov 2023 03:01
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2243

Actions (login required)

View Item