PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFICKING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Cahyono, Adi (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFICKING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

[img] Text
Ringkasan.pdf

Download (83kB)

Abstract

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 terdapat beberapa Pasal yang tidak konsisten secara substansi sehingga longgarnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negri mengakibatkan mudahnya tenaga kerja Indonesia menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sulit ditegakkan karena salah satunya, UU PTPPO konsekuensi yuridisnya seperti lingkupnya yang luas, terikat dengan banyak UndangUndang, seperti UUPA, UU Imigrasi, KUHP, UU TKI, UU Tenaga Kerja, UU Kewarganegaraan, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU Penempatan TKI LN. Perangkat hukum, gugus tugas, dan infrastruktur untuk menangani rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan sudah menjalankan pemenuhan hak untuk rehabilitasi korban sesuai dengan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, pemenuhan hak atas rehabilitasi korban belum seragam, sehingga tidak terdapat standar yang sama antardaerah.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: TKI, Human Traficking, HAM
Subjects: Hukum > Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited: 13 Nov 2023 03:12
Last Modified: 13 Nov 2023 03:12
URI: http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2245

Actions (login required)

View Item View Item