PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Putra, Teguh Sanjaya (2023) PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

[img] Text
Abstrak.pdf

Download (72kB)

Abstract

Klaim BPJS merupakan pengajuan biaya perawatan pasien peserta BPJS oleh pihak rumah sakit atau fasilitas keehatan kepada pihak BPJS Kesehatan, dilakukan secara kolektif dan ditagihkan kepada BPJS Kesehatan setiap bulannya. Untuk mendapatkan biaya ini pihak rumah sakit wajib menyerahkan dokumen bukti sebagai syarat pengajuan klaim. Kelengkapan dokumen pengajuan klaim merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran proses penggantian biaya pelayanan. Kelengkapan dokumen klaim dapat dipengaruhi oleh kelengkapan persyaratan yang berasal dari peserta (seperti fotokopi KTP dan Kartu BPJS) atau dari asuhan medis (seperti resume medis dan laporan penunjang). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan. Dalam hal ini, metode Hukum Normatif-Empiris yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif dalam menggali informasi tentang regulasi pelaksanaan klaim asuransi jaminan kesehatan nasional pada BPJS kesehatan. Adapun spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci tentang pelaksanaan klaim asuransi jaminan kesehatan nasional oleh fasilitas kesehatan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan regulasi di bidang jaminan kesehatan nasional, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi dalam pelaksanaan klaim asuransi jaminan kesehatan nasional oleh fasilitas kesehatan di Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan agar BPJS kesehatan terus meningkatkan transparansi dan memperkuat kerjasama dengan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan agar BPJS kesehatan dapat memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Klaim, JKN
Subjects: Hukum > Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited: 04 Jul 2024 07:53
Last Modified: 04 Jul 2024 07:53
URI: http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2447

Actions (login required)

View Item View Item