Saleh, Muh. (2020) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi KasusPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

Text MUH. SALEH.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Perbedaan Putusan Hakim seringkali terjadi diPengadilan, hal ini yang memicu penulis untuk menelitinya dimana letak perbedaannya, Dalam penulisan skripsi ini lebih fokus terhadap perbedan putusan hakim dalam melakukan pemberhentian perangkat Desa, tujuannya untuk mengetahaui bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat Desa menurut perundang-undangan tentang Desa, dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur, Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan pengkajian peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, serta pengkajian dokumen yang berupa putusan-putusan yang terdiri dari putusan PTUN Mataram, PT.TUN Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya Bahan Hukum Tersubut dianalisis dengan metode interpretasi, analisis isi, dan argumentasi berdasarkan logika dedukatif, Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Putusan Hakim Tentang pemberhentian Perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur, yang dalam putusannya berbedabeda ini disebabkan karena pandangan Hakim yang berbeda dalam menafsirkan pasal 12 ayat 2a PERMENDAGRI NO 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, yang didalamnya terkandung kata ”dapat” sehingga kata Dapat diangkat kembali tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda oleh Hakim, karena kata “dapat” yang terkandung dalam pasal tersebut masih bersifat multitafsir,

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Disparitas Putusan Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara, Perangkat Desa.
Subjects:	Hukum > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited:	11 Nov 2021 17:10
Last Modified:	11 Nov 2021 17:10
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/858

Actions (login required)

View Item