Saputra, Roli (2018) PERRLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL UNTUK ANAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI SELONG). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

Text Abstrak.pdf Download (126kB)

Abstract

Suatu bentuk hidup bersama dari pada rakyat dibawah suatu kekuasaan tertinggi dan di bawah suatu kaidah hukum yang bersamaan merupakan satu kesatuan yang disebut Negara. Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, karena suatu Negara akan berjalan dengan baik apabila aturan hukum Negara tersebut benar dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menimpanya itu. Aturan-aturan hukum yang dijelaskan diatas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundang- undangan positif di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis (dalam bentuk undang- undang) yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait didalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) pada hakikatnya juga telah mendapat perlindungan khusus dalam hal anak dalam proses pidana dan sebelum memasuki peradilan yang termuat dalam konvensi internasional seperti dalam pasal yang telah dijelaskan diatas dalam konvensi hak anak.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	kekerasan seksual, perlindungan hukum
Subjects:	Hukum > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited:	09 Nov 2023 07:15
Last Modified:	09 Nov 2023 07:15
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2223

Actions (login required)

View Item