HAMDAN, ZAELANI (2019) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOKTIMUR DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

Text Dani.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOKTIMUR DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penataan Pedagang Kaki Lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode Empiris. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (interview guide) dengan nara sumber yaitu Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas atau yang mewakili instansi terkait, serta Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Satpol PP di Kabupaten Lombok Timur. Pada proses pelaksanaannya, program penataan Pedagang Kaki Lima menghasilkan dampak positif yang lebih dirasakan oleh pihak Pemerintah Daerah setempat dan dampak negatif yang dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima. Muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaan program penataan, seperti penolakan dari kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima sampai belum adanya tempat relokasi yang memenuhi keinginan dari pedagang kaki lima yaitu tempat yang strategis dan banyak pembeli. Berbagai hambatan yang ada perlu mendapat perhatian lebih dari instansi yang berwenang dalam pelaksanan program agar menjadi lebih baik untuk pelaksanaan selanjutnya. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya instansi-instansi yang terkait untuk melaksanakan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima sudah dapat dilaksanakan namun belum secara maksimal dan ada beberapa hambatan yang mereka hadapi dalam melaksanakan program tersebut. Kata kunci: Polisi Pamong Praja,Pedagang Kaki Lima

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Hukum > K Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	. YG AHYAR ANSORI
Date Deposited:	07 Dec 2019 03:08
Last Modified:	07 Dec 2019 05:45
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/41

Actions (login required)

View Item