Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pelayanan Publik

Basri, Mulyani (2015) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pelayanan Publik. Project Report. Basri Mulyani, Selong.

Text Naskah Akademik Raperda Pelayanan Publik Kab Lombok Barat.pdf Download (1MB)

Abstract

Salah satu kebutuhan dan tuntutan warga negara saat ini adalah memperoleh pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, telah lahir Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara eksplisit sangat tegas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan memuaskan publik. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 7 Agustus tahun 2014 telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tujuan dari diberlakukannya Peraturan Bupati ini antara lain : adalah untuk meningkatkan kualitas dan manajemen penyediaan pelayanan publik yang baik, menjamin serta memberikan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong terpenuhinya hak-hak publik, mendorong diterapkannya pelayanan publik yang berlandasakan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas terintegrasi dan berkesinambungan sehingga harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang baik di Kabupaten Lombok Barat dapat terpenuhi. Namun dalam tahap implementasi, Peraturan Bupati tersebut masih mengalami berbagai kendala/belum maksimal.1 Berdasarkan laporan/release Komisi Ombudsman RI Perwakilan NTB sepanjang tahun 2014 Komisi Ombusdman Perwakilan RI NTB telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan publik, laporan untuk Kabupaten Lombok Barat sebanyak 26 laporan (19,69 persen) menempati urutan kedua sebagai instansi/daerah terlapor paling tinggi setelah Kota Mataram sebanyak 46 laporan (34,84 persen)2. DPRD Kabupaten Lombok Barat memandang perlu untuk : (1) memperkuat kebijakan atas keberlakuan Peraturan Bupati (2) menjamin kepastian dan keberlanjutannya atas peraturan pelayanan publik; (3) mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, terintegrasi dan berkesinambungan dan (4) untuk menyempurnakan kekurangan dalam materi yang ada dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 32 Tahun 2014, maka perlu dilakukan scalling-up terhadap Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah. Scalling-up ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan hukum dan menjamin keberlanjutan usaha daerah untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, berkualitas dan berkesinambungan. DPRD Kabupaten Lombok Barat pada masa kerja DPRD tahun 2015— berinisiatif untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.

Item Type:	Monograph (Project Report)
Subjects:	K Hukum > K Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Tn Basri Mulyani
Date Deposited:	08 Nov 2019 07:33
Last Modified:	08 Nov 2019 07:33
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/19

Actions (login required)

View Item