TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nesha, Rufa Adelian Simpatiko (2024) TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

Text Abstrak.pdf - Published Version Download (73kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Landasan Hukum Pemberhentian PNS yang tersangkut tindak pidana Korupsi. Dan implikasi hukum putusan hakim pengadilan tipikor atas penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi terhadap status pegawai negeri sipil. Penelitian ini di lakukan dengan metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif atau penelitian yang menkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-udangan, keputusan pengadilan teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan system hukum, atau isi peraturan suatu negara dengan Peraturan dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau membandingkan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing. Peneliti juga dapat melakukan perbandingan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Sehingga cenderung bersifat deduktif. Hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini mengenai Landasan Hukum Pemberhentian PNS yang tersangkut tindak pidana Korupsi. Pasal Pasal 17 ayat (14) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentain Pegawai Negeri Sipil di atas terdapat mekanisme khusus berkaitan dengan pemberhetian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, dan mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 18 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentain Pegawai Negeri Sipil. Dan Implikasi hukum putusan hakim pengadilan tipikor atas penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi terhadap status pegawai negeri sipil. Menurut teori pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terdiri atas pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya hak atas pensiun. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kehilangan hak-hak kepegawainnya, seperti hak atas pensiun

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil, Melakukan, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	Hukum > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited:	09 Aug 2025 03:07
Last Modified:	09 Aug 2025 03:07
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2604

Actions (login required)

View Item