UGR Repository Universitas Gunung Rinjani
UGR Repository Repositori institusi Universitas Gunung Rinjani - Unggul, Berjiwa Kewirausahaan, Berbasis Kearifan Lokal

ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK TIMUR

Lalu, Hasenda Abu Pauzi (2024) ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK TIMUR. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

[img] Text
Abstrak.pdf - Published Version

Download (115kB)

Abstract

Pemiihan Umum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, dan eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu didalam pelaksanaannya memiliki Norma-norma hukum yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dimana harapannya Pemilu akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan norma-norma demokrasi, tetapi didalam kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran didalam pelaksanaannya, diantaranya pelanggaran tindak pidana pemilu. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penanganan tindak pidana Pemilihan Umum di wilayah hukum (Polres Lombok Timur), dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum di Lombok Timur. Metode pendekatan yang digunakan adalah Perundangundangan dengan tujuan mendapatkan suatu gambaran dan situasi terkait dengan Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpukan Penanganan tindak pidana pemilu di POLRES Lombok Timur didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau disingkat dengan UU Pemilu yang sudah diatur dalam BAB I buku ke lima, yaitu mulai dari pasal 476 sampai Pasal 487. Sedangkan ketentuan pidana pemlu di atur dalam BAB II mulai dari Pasal 488 sampai Pasal 554, dan Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum di Lombok Timur dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu yaitu kurangnya alat bukti atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh penyidik diakibatkan terbatasnya waktu yang diberikan yaitu 14 hari untuk melakukan penyidikan.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pemilihan Umum, Tindak Pidana Pemilu
Subjects: Hukum > Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited: 16 May 2026 03:13
Last Modified: 16 May 2026 03:13
URI: http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2714

Actions (login required)

View Item View Item