KEKUATAN HUKUM SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN STUDI PUTUSAN (No. 15/PDT/2024/PT MTR)

Hendri, Kurniawan (2025) KEKUATAN HUKUM SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN STUDI PUTUSAN (No. 15/PDT/2024/PT MTR). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.

Text Abstrak.pdf - Published Version Download (5kB)

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli tanah merupakan praktik yang kerap dijumpai baik dalam kehidupan masyarakat maupun di kantor notaris. Perjanjian ini berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli tanah yang wajib dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap peralihan hak atas tanah harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, proses peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, sebelum dilakukan jual beli di hadapan PPAT, para pihak biasanya lebih dulu membuat akta pengikatan jual beli di hadapan notaris. Akta ini dimaksudkan sebagai bentuk kesepakatan awal yang memuat janji-janji untuk melaksanakan jual beli tanah apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan akta pengikatan jual beli, antara lain: (a) harga jual beli yang telah disepakati tidak dilunasi oleh pembeli sesuai jangka waktu, (b) dokumen tanah yang diperlukan untuk proses peralihan hak belum selesai hingga batas waktu yang ditentukan, (c) objek tanah ternyata dalam keadaan sengketa, (d) para pihak lalai membayar pajak, serta (e) adanya kesepakatan para pihak untuk membatalkan perjanjian. Adapun akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tanah adalah para pihak tetap wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan sebelumnya, seperti pengembalian pembayaran yang telah diterima, pembayaran denda, maupun kewajiban lain sesuai isi perjanjian.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pengikatan Jual Beli, Tanah, Akta Otentik, PPAT, Kepastian Hukum
Subjects:	Hukum > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Editor Perpustakaan UGR
Date Deposited:	07 Sep 2026 06:20
Last Modified:	07 Sep 2026 06:20
URI:	http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2744

Actions (login required)

View Item